Bunda Sayang

Game Level 5 : Perumahan Dalam Jejak Paradoks

6

Hari ini saya membaca bab pertama dari bukunya Pak Johan Silas, Perumahan Dalam Jejak Paradoks. Pas tesis kemarin sih sempat baca buku ini tapi nggak runut gegara nyari teori untuk tesis. Biar nggak lupa sama apa yang pernah dipelajari, jadi saya membaca ulang dari halaman pertama buku ini. Saya ingin membahas bab pertama buku ini dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi baik pada apa yang saya lihat, dengar, ataupun baca. Sebenarnya agak berat juga mau bahas buku ini, takut salah tangkap maksudnya. LOL. Tapi, semoga pemahaman saya dengan isi buku ini yang saya kaitkan berdasarkan pengalaman pribadi saya nggak melenceng-melenceng amat.

Membahas tentang pengadaan perumahan emang nggak pernah ada habisnya terutama bagi Masyarakat Berpengahasilan Rendah (MBR). Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat dengan penghasilan rendah bahkan sangat rendah sebagian besarnya menduduki tanah-tanah yang bukan hak miliknya dan mendirikan hunian secara ilegal dan dengan kondisi fisik seadanya, sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Hal ini biasanya terjadi di kota-kota besar dan kondisi demikian yang biasanya kita sebut dengan perumahan kumuh. Biasanya Pak Silas anti menganggapnya sebagai perumahan kumuh melainkan adanya degradasi kondisi fisik hunian dan lingkungannya terjadi karena masyarakat setempat mengadakan huniannya sesuai dengan kemampuan finansialnya. Akan tetapi bukan berarti masyarakat tersebut tidak mampu melayakkan kondisi huniannya. Mereka mampu, namun butuh waktu dan masyarakat setempat melayakkan huniannya secara bertahap. Selain masalah pengadaan, pastinya yang menjadi masalah lainnya adalah legalitas tanah dan bangunan yang menyebabkan mereka yang tinggal di atas tanah ilegal harus tersingkir.

Selain itu, kita juga dihadapi dengan hadirnya fenomena housing backlog. Sehingga baik pemerintah mengadakan program sejuta rumah dan 1000 menara untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat agar dapat memiliki hunian yang layak. Oleh karenanya baik pemerintah maupun swasta berbondong-bondong membangun hunian yang dianggap layak secara fisik untuk memenuhi kebutuhan perumahan. Akan tetapi pada kenyataannya, masyarakat dengan penghasilan paling rendah tidak mampu menjangkau hal itu. Sehingga hunian-hunian tersebut dihuni oleh masyarakat tertentu yang secara finansial mampu untuk membeli. Sedangkan masyarakat berpenghasilan rendah tetap bernaung diatas tanah ilegal dengan kondisi yang seadanya dan dengan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas luas hunian. Sehingga dalam bab pertama buku ini, Pak Silas memaparkan beberapa paradoks dan salah satunya berbunyi “bangunan ini (kumuh) menjamin perlindungan bagi keluarga namun pemerintah terusik; sebaliknya bila bangunan ini (kumuh) hilang, pemerintah bangga namun warga resah karena tidak dapat memberi perlindungan bagi keluarga”.

Salah satu teori perumahan yang menjadi pedoman adalah teori dari John F. Turner dimana pengadaan hunian sebaiknya diadakan sendiri oleh masyarakat sendiri terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Saya pribadi mengakui bahwa teori ini sangat sesuai dengan kondisi di lapangan. Kebetulan saya besar di sebuah desa di Kabupaten Lombok Barat. Banyak dari masyarakat setempat memiliki penghasilan rendah. Namun jika saya memflashback kondisi lingkungan permukiman tempat saya tinggal dan saya bandingkan dengan sekarang. Kondisi hunian di desa saya tersebut mengalami peningkatan. Masyarakat setempat mampu meningkatkan kualitas huniannya walaupun secara ekonomi masih kurang. Tapi menurut saya pribadi, kondisi hunian mereka sudah cukup layak. Semakin hari mereka mampu memperbaiki huniannya entah meningkatkan dari semi permanen ke permanen. Meningkatkan kualitas materialnya dan lain sebagainya. Namun mungkin, banyak dari rumah-rumah tersebut yang dihuni lebih dari 1 kepala keluarga dan jumlah penghuni tidak sebanding dengan luas hunian.

Tidak jauh dari tempat tinggal saya, saat ini telah menjamur hunian-hunian yang dibangun oleh pihak swasta. Pembangunan perumahan tersebut sebagai wujud untuk mengurangi housing backlog. Namun tetap rumah-rumah tersebut hanya bisa dihuni oleh masyarakat menengah ke atas. Jika melihat dari kondisi hunian dari sisi material bangunannya, sebenarnya kualitasnya tidak jauh berbeda dari hunian masyarakat desa yang dibangun sendiri. Bahkan bisa jadi kualitas hunian masyarakat desa yang dibangun secara gotong royong lebih bagus dibandingkan dengan hunian di perumahan tersebut. Selain itu, saya melihat luas rumah dan luas tanah yang disedikan di perumahan baru tersebut tidak benar-benar bisa dikatakan layak. Karena ukuran hunian dan tanahnya yang sangat kecil.

Selain itu juga saya memiliki beberapa pengalaman pribadi ketika saya survey baik ke rusun maupun ke kampung. Ketika saya survey ke rusunawa Sombo, saya menemukan beberapa unit rusun dihuni oleh lebih dari 5 orang bahkan ada yang menghuni hingga 12 orang. Jumlah keluarga dalam 1 unit hunian yang melebihi kapasitas tersebut terdiri dari beberapa kepala keluarga. Menurut penghuni yang ada di unit hunian tersebut, mereka memilih untuk tinggal rame-rame dalam 1 unit hunian dikarenakan sewa rusun jadi lebih murah dan juga jarak hunian dengan tempat kerja yang lebih dekat sehingga dapat menghemat pengeluaran untuk transportasi. Sebenarnya, biaya sewa di rusunawa Sombo sangat sangat sangat murah (menurut saya). Tapi banyak dari mereka yang juga masih sering menunggak dengan alasan lebih mengutamakan hal lainnya yang lebih penting.

Sebenarnya untuk masalah pengadaan hunian, masyarakat sendiri mampu untuk mengadakannya. Yang tidak mampu di adakan oleh masyarakat adalah infrastruktur seperti jalan lingkungan, listrik, air, drainase dan yang paling penting adalah persampahan.

Pernah suatu hari saya melihat ada sayembara tentang desain rumah untuk MBR yang disesuaikan dengan budaya setempat. Sayembara tersebut diadakan karena menurutnya sudah banyak hunian di sediakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Akan tetapi banyak dari masyarakat tersebut yang enggan memiliki hunian yang sedemikian rupa karena rumah tersebut tidak sesuai dengan budayanya. Akan tetapi, menurut saya pribadi, rumah-rumah yang sudah disediakan baik oleh pemerintah maupun swasta tidak dibeli oleh MBR bukan karena desain huniannya namun harganya yang tidak mampu dijangkau oleh masyarakat tersebut. Sekalipun harga rumah tersebut hanya 80 juta, tapi di mata para MBR harga segitu sangat mahal. Makanya mereka memilih bertahan hidup seadanya. Lha wong buat makan sehari-hari aja susah apalagi buat nyicil rumah.

Jadi saya berkesimpulan bahwa sebenarnya nggak ada istilah kekurangan rumah, karena yang ada adalah ketidakmampuan masyarakat untuk menjangkau hunian yang telah disediakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Selain itu juga karena pengadaan perumahan biasanya dilakukan hanya sekedar menghadirkan fisiknya, dan sangat jarang mengikut sertakan aspek lainnya seperti ekonomi, sosial maupun budaya. Karena perihal perumahan tidak hanya pengadaan fisik hunian, tapi memperhatikan bagaimana hunian tersebut dapat menghasilkan secara ekonomi yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat.

Sebenarnya tulisan saya yang panjang lebar ini tidak benar-benar menjangkau keseluruhan maksud dari pemikiran Pak Silas. Tapi saya hanya mencoba untuk membahas hasil baca saya pada bab pertama buku ini dan mengkaitkannya dengan apa yang pernah saya alami. Semoga aja apa yang saya tulis tidak menimbulkan kesalahpahaman (LOL).

 

Advertisements

One thought on “Game Level 5 : Perumahan Dalam Jejak Paradoks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s